Dasar Hukum, Pengertian, dan Maksud Legalisasi

Dasar Hukum Legalisasi
  • Staatblad No. 291 tahun 1909 tentang Legalisasi Tanda Tangan
  •  UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pasal 15 ayat (2) dan pasal 7 huruf c.
Pengertian Legalisasi
  • Tindakan mengesahkan tanda tangan Pejabat Pemerintah atau Pejabat Umum yang diangkat oleh Pemerintah setelah mencocokan tanda tangan berdasarkan specimen tanda tangan pejabat yang berwenang  (Kemhukham). 
  • Tindakan mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh perseorangan atau para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup yang ditandatangani dihadapan Notaris dan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan Notaris [UU 30 tahun 2004 pasal 15 ayat (2)].
Maksud Legalisasi
  • Pembuktian bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar ditandatangani oleh para pihak dan proses itu disaksikan oleh seorang Pejabat Umum (Notaris), pada tanggal yang sama dengan waktu penandatanganan itu.
  • Oleh karena itu, legalisasi harus melalui Kemhukham yang akan melakukan pencocokan tanda tangan Notaris, karena setiap Notaris yang akan  membuka praktek harus mengirimkan contoh tanda tangannya ke Kemhukham (UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pasal 7 huruf c)
sumber: http://consular.indonesia-ottawa.org

JTC Indonesia

Jl. Pertanian 3A No. 37 Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12520
Telp. (021) 7892364 - 70906134
Faks. (021) 7892429
Email: info@jtc-indonesia.com

Peta Lokasi